Kalkulator Surya Atap Berdasarkan Permen ESDM 49/2018

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya menerbitkan aturan soal penggunaan rooftop panel surya untuk konsumen PT PLN (Persero). Aturan itu tertuang dalam Permen ESDM No 49 tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PLN.

Aturan ini sudah diteken Menteri pada 16 November 2018. Dalam aturan itu menjelaskan tujuan dari penggunaan sistem PLTS Atap adalah untuk menghemat tagihan listrik pelanggan PLTS Atap. 

Adapun perhitungan ekspor-impor energi listrik dari sistem PLTS Atap menyatakan bahwa jumlah energi listrik yang diekspor lebih besar dari jumlah energi listrik yang diimpor pada bulan berjalan, selisih lebih akan diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai pengurang tagihan listrik bulan berikutnya.

Secara mudah perhitungaanya adalah jika rumah Anda menggunakan kWh meter 1300 VA dengan tagihan bulanan Rp. 500.000,- Maka Anda dapat melakukan penghematan kurang lebih 30% - 40% dari nilai tagihan bulanan Anda.

Anda bisa menemukan detail perhitungan di sini atau klik siap.pvinasia.com untuk menggunakan kalkulator simulasi listrik surya atap.

Kunjungi juga : kalkulator simulasi listrik surya atap.

100.000 Unit Panel Surya untuk masyarakat Indonesia

EBTKE-- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) akan memberikan 100.000 unit panel surya (solar home system/SHS) kepada 400.000 rumah tangga di daerah yang belum teraliri listrik.

Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana mengatakan pembagian tersebut direncanakan menggunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai tahun ini dan kemudian dilanjutkan tahun depan.

"Tahun ini kita akan memulai nya dan dilanjutkan tahun depan mudah- mudahan nantinya bisa seluruh desa karena masih 2500 desa yang belum terlistriki,"kata dia saat membuka Acara Sosialisasi Program Pengampunan Pajak (tax amnesti) Wajib Pajak Pada Subsektor EBTKE di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

Rida menjelaskan, nantinya panel surya itu akan dialiri listrik ke empat unit lampu LED dengan kapasitas masing - masing 3 watt kemudian disediakan colokan USB agar bisa digunakan mengisi baterai hp, mendengarkan radi. "Tugas kita untuk membagikan kebahagian,"tegasnya.

Lebih jauh Rida memaparkan capaian kerja yang diperoleh unit yang dipimpinnya selama kurun waktu 2016, antara lain untuk panas bumi mencapai kapasitas tambahan 205 megawatt (MW), angka ini tertinggi sejak berdirinya Ditjen EBTKE. "Lalu prosentas pencampuran biodiesel/BBN 20 persen, ini tertinggi di dunia,"tambahnya.

Capaian lain, lanjut Rida, pemanfaatan biodiesel dalam negeri mencapai 2,74 kiloliter (KL), adapun realiasi pemanfaatan APBN-P 2016 juga mencapai angka tertinggi yaitu 95,75 persen. "Sedangkan untuk intensitas energi terus mengalami tren penurunan selama 3 tahun terakhir, yaitu hanya 440 SBM/miliar rupiah. Ini bagus artinya kita semakin hemat,"ungkapnya.

Disamping itu, menurut dia, pihaknya juga berhasil menerbitkan 8 regulasi selama kurun waktu 2016 dengan rincian 1 peraturan pemerintah dan 7 peraturan menteri (Permen) ESDM, pembangunan pembangkit listrik dari APBN lebih dari 16.729 kilowatt (kW) dengan berbasis energi baru terbarukan antara lain 102 unit PLTS sebesar 6.615 kW, 17 unit PLTMH dengan kapasitas 1.114, 5 unit PLT Bioenergi sebesar 9000 kw. "Terakhir realiasasi PNBP dari sektor panas bumi juga mencapai angka tertinggi yaitu US$0,907 triliun,"pungkas Rida.

PLN BELI 10 MEGAWATT LISTRIK UNTUK PAPUA

Jakarta 27/9 (Jubi) – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat bakal menggunakan energi terbarukan untuk menerangi beberapa kabupaten di Bumi Cenderawasih, Papua dengan membeli 10 megawatt, dari salah satu perusahaan kayu yang ada di Sorong, Papua.

Hubungan Masyarakat (Humas) Public Relation Officer Corporate Communication PLN Pusat, Dermawan Amir Uloli menuturkan, energy baru itu akan bersumber dari kayu, batu bara, air dan sagu. Beberapa kabupaten akan menjadi percontohan energy terbarukan itu, diantaranya Kabupaten Biak Numfor, Timika,  Sorong, Wamena, Pegunungan Bintang, Merauke dan Nabire.

“Kita akan beli ekses power, atau kelebihan energy dari salah satu perusahaan kayu yang ada di Sorong. Kapasitasnya lumayan sekitar 10 megawatt. PT Perhutani itu mereka akan membangun pabrik sagu di Sorong. Disisi lain, dia membutuhkan pembangkit listrik, nah disitu PLN bangunnya disitu. Nabire itu juga ada potensi batu bara yang besar. Ada beberapa rencana di lokasi  bangun pembangkit listrik  bio massa di Biak, terus di Merauke juga ada,” kata Dermawan kepada tabloidjubi.com, Jumat (27/9).

PLN membenarkan sebagian energy terbarukan itu sudah berfungsi di beberapa kabupaten, misalnya saja di daerah Walesi, Kabupaten Wamena, lanjut Wawan sapaan akrabnya. Dalam setahun, PLN dapat menghemat pembelian BBM hingga Rp 80 miliar. dalam waktu dekat. “PLN juga akan melakukan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelancaran energy terbarukan tersebut,” kata dia.

Saat ini terdapat tujuh sistem kelistrikan di Provinsi Papua, yakni Jayapura, Wamena, Timika, Merauke, Nabire, Serui dan Biak. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang akan datang, kebijakan PLN yang tertuang dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2011-2020 adalah dengan membangun pembangkit skala kecil hingga menengah dengan kapasitas total 365 MW dengan memanfaatkan energy terbarukan. (Jubi/Indrayadi)

Japan Next-Generation Farmers Cultivate Crops and Solar Energy

San Diego, Calif. -- Farmers in Japan can now generate solar electricity while growing crops on the same farmland. In April, the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) approved the installation of PV systems on existing crop-producing farmland. Previously solar generation on farmland, productive or idle, was prohibited under the Agricultural Land Act.

This co-existence or double-generation is known as “Solar Sharing” in Japan. The concept was originally developed by Akira Nagashima in 2004, who was a retired agricultural machinery engineer who later studied biology and learned the “light saturation point.” The rate of photosynthesis increases as the irradiance level is increased; however at one point, any further increase in the amount of light that strikes the plant does not cause any increase to the rate of photosynthesis.

By knowing that too much sun won’t help further growth of plants, Nagashima came up with the idea to combine PV systems and farming. He devised and originally patented special structure, which is much like a pergola in a garden. He created a couple of testing fields with different shading rates and different crops. The structures he created are made of pipes and rows of PV panels, which are arranged with certain intervals to allow enough sunlight to hit the ground for photosynthesis (Figure 1).

Figure 1: Photo of Solar Sharing Field Test via Akira Nagashima

At first glance, the structure may seem to be rather “skimpy.” One of reasons is the MAFA requires that PV systems have a simple structure (without concrete footings) and should be easily dismantled. MAFA also requires that PV mounting structures must be designed and built to secure adequate sunlight for crops and space for agricultural machinery to be able to move around.

However, Nagashima said that the point of these guidelines are for farmers to remain “farming” and prevent farmers from fully converting productive farmland to solar facilities. Based on the tests conducted at his solar testing sites in Chiba Prefecture, he recommends about 32% shading rate for a farmland space to reach adequate growth of crops. In other words, there is twice as much empty space for each PV module installed. To ensure continuous farming, municipal agricultural committees require farmers to report annual amounts of cultivation and demand to take down the PV system from the land if the amount of crops cultivated on the solar shared farmland gets reduced by more than 20%, compared to the pre-PV installation.

“The solar sharing can re-activate the declining farming sector,” said Makoto Takazawa, the owner of the 34.4-kW Kazusatsurumai Solar Sharing Project (Figure 2) in Chiba Prefecture. This is the first project in the nation to take advantage of the FIT scheme. Farmers in Japan are facing serious issues such as reduction in farming revenues and subsequently lack of successors. Many small farmers are forced to get a second job to sustain their living. Takazawa learned the concept from Nagashima and found that the solar shared farming is a way to revitalize Japanese farmers, providing opportunities to increase income and contribute to the nation’s energy need. 

Figure 2: Photo of the Kazusatsurumai Solar Sharing Project via Makoto Takazawa

Takazawa installed 348 PV panels on a small 750 square-meter of farmland. PV panels are installed on pipes, which are 3-meter high from the ground. Rows of PV panels are installed every 5 meters. Under the PV system, Takasawa’s father has been cultivating peanuts, yams, eggplants, cucumbers, tomatoes, and taros (Figure 3) and will cultivate cabbages during the winter. These vegetables are sold at a nearby street and consumed by his neighbors.

The cost of the system producing 35,000 kWh annually cost Takazawa about ¥12.6 million ($126,000). Having secured the first available FIT rate of ¥42/kWh for 20 years, he will earn ¥1.6 million (~$16,000) annually while only making ¥100,000 (~$1,000) annually from farming. Like him, “Countryside has a potential to create clean energy, thereby stimulating local economy. I hope this (the FIT revenue) will attract young people to come back to the countryside,” said Takizawa.

Figure 3: Photo of the Kazusatsurumai Solar Sharing Project via Makoto Takazawa 

In Aichi Prefecture, Tsuboi has designed and self-built a 50-kW system over the growing citrus trees. About 600 PV panels are installed over 7.7 acres of the farmland are mounted on 5-meter high steel pipes. The type of citrus he is growing is called Dekobon, a Japanese hybrid of mandarin and orange. Since Dekobons are harvested under the PV system, he is selling them under the name “Solarbon.” Like many other farmers, Tsuboi also has another job besides farming. This year, he expects the PV system to bring ¥2.5 million (~$25,000) as an additional income.

Many have questioned stability and durability of the PV structure for solar shared family. Nagashima stated that his systems, which are made of thin pipes without concrete footings, even withstood strong winds and earthquakes during the Fukushima Tsunami disasters in 2011. These systems are extremely lightweight and installation of PV panels are spaced out, allowing air to flow through between the panels. This will eliminate concern that the panels will receive wind load and be blown away, therefore, reducing the need for complicated and expensive mounting hardware.      

Nagashima suggests solar-shared farming for ranches in the U.S. He pointed out a few benefits of PV systems over grass on pasture: the PV system can provide shade for cattle or sheep to rest underneath and because of higher soil moisture level, the shading will reduce irrigation expenses.

For Japan, it will require about 2.5 million acres of land to supply Japan’s total electricity with PV. Under the solar shared family, it will take about 7 million acres of farmland to supply the same amount of electricity. Japan currently has over 11.3 million acres of available farmland. “Before the Industrial Revolutions, farmers provided both crops and energy (firewood and charcoal) to the society. The solar-shared farming makes again for farmers to provide two important products from nature and will revitalize the farming sector,” Nagashima stated.

Source

PLN Beli Listrik Perusahaan Swasta

Bandung (ANTARA News) - PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB) menandatangani perjanjian pembelian tenaga listrik sementara dengan PT Indorama Synthetic Purwakarta sebesar 13 Mega Watt (MW). 

Penandatanganan kerjasama itu dilakukan oleh General Manager PLN Distribusi Jabar dan Banten, Murtaqi Syamsudin, dan Wakil Direktur PT Indorama, Amit Lohia, di Bandung, Kamis.

Hadir pada kesempatan itu Direktur Utama PT PLN (Persero) Eddie Widiono dan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, J Purwono. 

"Penyaluran energi dari Indorama ke sistem PLN dilakukan melalui sistem transmisi 70kV yang terhubung dengan sistem interkoneksi Jawa-Bali," kata Dirut PT PLN, Eddie Widiono. 

Indorama adalah industri serat sintetis dan tekstil yang berlokasi di Purwakarta. Perusahaan itu akan menjual tenaga listrik kepada PLN DJBB dari kelebihan kapasitas pembangkit listriknya (PLTU Batubara) dengan kapasitas sekitar 13 MW dengan harga Rp460 per kWh untuk jangka waktu enam bulan ke depan.

Namun kerjasama pembelian listrik sementara itu bisa diperpanjang tergantung dari kesepakatan antara PLN dan Indorama. 

"PLN membeli energi listrik dari Indorama sebagai bagian dari `effeciency drive program` untuk menghemat biaya produksi PLN. Bila ada swasta yang punya pembangkit dan punya kelebihan kapasitas, mari kami (PLN) beli untuk menambah ketersediaan pasokan listrik ini," kata Eddie. 

Saat ini biaya produksi (marginal cost) listrik PLN pada sistem Jawa-Bali sudah lebih dari Rp1.400 per kWh karena sebagian masih menggunakan pembangkit berbahan bakar BBM.

"Kendati hanya sebesar 13 MW, pembelian listrik dari Indorama ini akan menghemat biaya produksi PLN selama masa kontrak enam bulan sebesar Rp45 miliar," katanya. 

Manfaat lain dari pembelian tenaga listrik ini, kata dia, pada saat tertentu terkadang PLN melakukan pengurangan beban atau `brown out" saat terjadi gangguan pembangkit, pemeliharaan pembangkit atau pada saat musim kemarau yang mengakibatkan PLTA tidak bisa beroperasi penuh. 

"Tambahan kapasitas sebesar 13 MW dari Indorama ini akan sangat membantu PLN pada situasi seperti itu," katanya. 

Eddie menyebutkan, kerjasama pembelian tenaga listrik seperti itu juga dilakukan di daerah lain seperti di Sumatera Utara. 

Sementara itu General Manager PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB), Murtaqi Syamsudin menyebutkan, PT Indorama merupakan salah satu perusahaan yang menjual tenaga listriknya ke PLN DJBB. Kerjasama serupa dilakukan PLN DJBB dengan PT Krakatau Steel dan sebuah perusahaan swasta.

"Ada beberapa perusahaan lainnya yang memiliki pembangkit dan kelebihan listrik akan bekerjasama dengan kami, namun masih tahap penjajakan," kata Murtaqi Syamsudin. 

Ia menyebutkan, jumlah pelanggan total PLN di Jabar dan Banten sebanyak 7,5 juta dimana 3.000 diantaranya pelanggan industri besar. Beban puncak sistem DJBB sebesar 4.710 MW dengan load factor 0,85. 

Sedangkan penjualan energi per bulan 2.700 juta kWh dengan pendapatan Rp1,6 triliun. 

Sementara itu Wakil Direktur Indorama, Amit Lohia, mengatakan pembangkit PLTU di Indorama dibangun pada Januari 2007 dengan kapasitas 60 MW, namun hanya 47 MW yang dipergunakan oleh perusahaan, sehingga dengan menjual ke PLN maka kelebihan kapasitas itu bisa termanfaatkan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan.(*)

PLN Beli Listrik Perusahaan Swasta Bandung

PLN Beli Listrik Perusahaan Swasta Bandung. Penandatanganan kerjasama itu dilakukan oleh General Manager PLN Distribusi Jabar dan Banten, Murtaqi Syamsudin, dan Wakil Direktur PT Indorama, Amit Lohia, di Bandung, Kamis. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB) menandatangani perjanjian pembelian tenaga listrik sementara dengan PT Indorama Synthetic Purwakarta sebesar 13 Mega Watt (MW).

"Penyaluran energi dari Indorama ke sistem PLN dilakukan melalui sistem transmisi 70kV yang terhubung dengan sistem interkoneksi Jawa-Bali," kata Dirut PT PLN, Eddie Widiono. Hadir pada kesempatan itu Direktur Utama PT PLN (Persero) Eddie Widiono dan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, J Purwono.

Indorama adalah industri serat sintetis dan tekstil yang berlokasi di Purwakarta. Perusahaan itu akan menjual tenaga listrik kepada PLN DJBB dari kelebihan kapasitas pembangkit listriknya (PLTU Batubara) dengan kapasitas sekitar 13 MW dengan harga Rp460 per kWh untuk jangka waktu enam bulan ke depan. Namun kerjasama pembelian listrik sementara itu bisa diperpanjang tergantung dari kesepakatan antara PLN dan Indorama.

"PLN membeli energi listrik dari Indorama sebagai bagian dari `effeciency drive program` untuk menghemat biaya produksi PLN. Bila ada swasta yang punya pembangkit dan punya kelebihan kapasitas, mari kami (PLN) beli untuk menambah ketersediaan pasokan listrik ini," kata Eddie. Saat ini biaya produksi (marginal cost) listrik PLN pada sistem Jawa-Bali sudah lebih dari Rp1.400 per kWh karena sebagian masih menggunakan pembangkit berbahan bakar BBM.

"Kendati hanya sebesar 13 MW, pembelian listrik dari Indorama ini akan menghemat biaya produksi PLN selama masa kontrak enam bulan sebesar Rp45 miliar," katanya. Manfaat lain dari pembelian tenaga listrik ini, kata dia, pada saat tertentu terkadang PLN melakukan pengurangan beban atau `brown out" saat terjadi gangguan pembangkit, pemeliharaan pembangkit atau pada saat musim kemarau yang mengakibatkan PLTA tidak bisa beroperasi penuh.

"Tambahan kapasitas sebesar 13 MW dari Indorama ini akan sangat membantu PLN pada situasi seperti itu," katanya. Eddie menyebutkan, kerjasama pembelian tenaga listrik seperti itu juga dilakukan di daerah lain seperti di Sumatera Utara.

Sementara itu General Manager PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB), Murtaqi Syamsudin menyebutkan, PT Indorama merupakan salah satu perusahaan yang menjual tenaga listriknya ke PLN DJBB. Kerjasama serupa dilakukan PLN DJBB dengan PT Krakatau Steel dan sebuah perusahaan swasta. "Ada beberapa perusahaan lainnya yang memiliki pembangkit dan kelebihan listrik akan bekerjasama dengan kami, namun masih tahap penjajakan," kata Murtaqi Syamsudin.

Ia menyebutkan, jumlah pelanggan total PLN di Jabar dan Banten sebanyak 7,5 juta dimana 3.000 diantaranya pelanggan industri besar. Beban puncak sistem DJBB sebesar 4.710 MW dengan load factor 0,85. Sedangkan penjualan energi per bulan 2.700 juta kWh dengan pendapatan Rp1,6 triliun.

Sementara itu Wakil Direktur Indorama, Amit Lohia, mengatakan pembangkit PLTU di Indorama dibangun pada Januari 2007 dengan kapasitas 60 MW, namun hanya 47 MW yang dipergunakan oleh perusahaan, sehingga dengan menjual ke PLN maka kelebihan kapasitas itu bisa termanfaatkan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. (HR)

PLN Diwajibkan Membeli Kelebihan Tenaga Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diwajibkan membeli kelebihan tenaga listrik dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat. Hal ini untuk memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Listrik Oleh PT PLN yang menggunakan Energi Baru Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik, sebagaimana dilansir dalam situs Kementerian ESDM, Jumat (10/2/2012), di Jakarta.

Peraturan itu diharapkan dapat menata kembali pengaturan pembelian kelebihan tenaga listrik dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat oleh PLN.

Untuk pembelian kelebihan tenaga listrik, dapat lebih besar dari tenaga listrik yang dipakai sendiri dan sesuai kondisi sistem ketenagalistrikan setempat.

Harga pembelian tenaga listrik ditetapkan Rp 656 per kWh jika terinterkoneksi pada Tegangan Menengah, dan Rp 1.004 per kWh, jika terinterkoneksi pada tegangan rendah.

Pemerintah juga memberi insentif sesuai lokasi pembelian tenaga listrik oleh PT PLN. Sebagai contoh, untuk wilayah Maluku dan Papua, harga pembelian tenaga listrik ditetapkan 1,5 kali dari harga yang ditetapkan pemerintah tersebut.

Sementara harga pembelian tenaga listrik dalam kontrak jual beli tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik tanpa negosiasi harga dan persetujuan harga dari Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati dan Walikota sesuai kewenangannya.

Jika terjadi kondisi krisis penyediaan tenaga listrik, PLN dapat membeli kelebihan tenaga listrik (excess power) dengan harga lebih tinggi dari harga dalam Permen ESDM No 4 Tahun 2012 ini. Perhitungan harga didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri PLN. (RA)