100.000 Unit Panel Surya untuk masyarakat Indonesia

EBTKE-- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) akan memberikan 100.000 unit panel surya (solar home system/SHS) kepada 400.000 rumah tangga di daerah yang belum teraliri listrik.

Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana mengatakan pembagian tersebut direncanakan menggunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai tahun ini dan kemudian dilanjutkan tahun depan.

"Tahun ini kita akan memulai nya dan dilanjutkan tahun depan mudah- mudahan nantinya bisa seluruh desa karena masih 2500 desa yang belum terlistriki,"kata dia saat membuka Acara Sosialisasi Program Pengampunan Pajak (tax amnesti) Wajib Pajak Pada Subsektor EBTKE di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

Rida menjelaskan, nantinya panel surya itu akan dialiri listrik ke empat unit lampu LED dengan kapasitas masing - masing 3 watt kemudian disediakan colokan USB agar bisa digunakan mengisi baterai hp, mendengarkan radi. "Tugas kita untuk membagikan kebahagian,"tegasnya.

Lebih jauh Rida memaparkan capaian kerja yang diperoleh unit yang dipimpinnya selama kurun waktu 2016, antara lain untuk panas bumi mencapai kapasitas tambahan 205 megawatt (MW), angka ini tertinggi sejak berdirinya Ditjen EBTKE. "Lalu prosentas pencampuran biodiesel/BBN 20 persen, ini tertinggi di dunia,"tambahnya.

Capaian lain, lanjut Rida, pemanfaatan biodiesel dalam negeri mencapai 2,74 kiloliter (KL), adapun realiasi pemanfaatan APBN-P 2016 juga mencapai angka tertinggi yaitu 95,75 persen. "Sedangkan untuk intensitas energi terus mengalami tren penurunan selama 3 tahun terakhir, yaitu hanya 440 SBM/miliar rupiah. Ini bagus artinya kita semakin hemat,"ungkapnya.

Disamping itu, menurut dia, pihaknya juga berhasil menerbitkan 8 regulasi selama kurun waktu 2016 dengan rincian 1 peraturan pemerintah dan 7 peraturan menteri (Permen) ESDM, pembangunan pembangkit listrik dari APBN lebih dari 16.729 kilowatt (kW) dengan berbasis energi baru terbarukan antara lain 102 unit PLTS sebesar 6.615 kW, 17 unit PLTMH dengan kapasitas 1.114, 5 unit PLT Bioenergi sebesar 9000 kw. "Terakhir realiasasi PNBP dari sektor panas bumi juga mencapai angka tertinggi yaitu US$0,907 triliun,"pungkas Rida.

401 desa di Jawa-Bali Belum Dapat Listrik, Ini Alasan Bos PLN

Jakarta - Sebanyak 10.211 desa di Indonesia saat ini masih gelap gulita saat malam hari, karena listrik dari PLN belum mencakup ke desa-desa tersebut.Apa alasan PLN?

"Karena infrastrukturnya belum ada, terutama jalan, kalau ada jalan, minimal jalan besar, maka desa-desa yang belum teraliri listrik bisa dimasuki PLN," ujar Direktur Utama PLN Nur Pamudji ketika ditemui di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Dikatakan Nur, tidak adanya jalan besar di desa-desa tersebut, membuat PLN kesulitan untuk membangun tiang-tiang listrik. "Kalau ada jalan besar kan tiang-tiang listriknya bisa dipasang dipinggir jalan, kan tidak mungkin tiang litrik PLN harus terobos kebun orang, sawahnya orang, secara standar dan aturan juga tidak diperbolehkan," ucap Nur.

Nur menegaskan, dirinya sudah memberi perintah kepada jajaran PLN jika ada permintaan pemasangan sambungan listrik, maka langsung segera dilakukan pemasangan.

"Saya sudah perintahkan jika ada permintaan sambungan listrik terutama calon pelanggan rumah tangga maka segera dilakukan pemasangan sambungan, tapi kalau industri kita cek dulu karena harus berdasarkan kapasitas dan harga tarif yang berbeda-beda," tandasnya.

Di Indonesia saat ini masih ada 10.211 desa yang gelap gulita saat malam hari, desa-desa tersebut sampai hari ini belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Jumlah itu kurang lebih 13% dari total seluruh desa di Indonesia yang mencapai 72.944 desa/kelurahan hingga akhir 2012.

"Masih ada 10.211 desa yang sampai saat ini belum teraliri listrik," kata Direktur Operasi Jawa-Bali PLN Ngurah Adyana beberapa waktu lalu.

Dari 10.211 desa yang belum dialiri listrik tersebut, sebanyak 401 desa berada di Jawa-Bali. (FD)

20% Rumah di Jawa dan Bali Belum Teraliri Listrik

Jakarta - PT PLN (Persero) mengklaim hingga saat ini telah mengaliri listrik ke hampir 80% dari total rumah di Pulau Jawa dan Bali. PLN masih menyisakan 20%, namun masih terkendala infrastruktur.

Direktur Pengadaan Strategis dan Energi Primer PT PLN Bagyo Riawan mengatakan PLN siap dan mampu untuk mengaliri listrik ke semua daerah di Indonesia, namun persoalannya adalah jalan akses dan lokasi rumah yang sulit untuk mendistribusikan listrik.

"Pengembangan kelistrikan sangat tergantung infrastruktur yang lain. Infrastruktur jalan, bukan karena PLN-nya. Yang jalannya nggak ada, kalau jalannya nggak ada ngangkut materialnya susah," kata Bagyo kepadadetikFinance, Senin (1/7/2013).

Bagyo mengatakan, perseroan terus berusaha untuk melayani semua lapisan agar teraliri listrik. Hingga saat ini, PLN baru mengaliri listrik ke hampir 80% total rumah di Jawa dan Bali. "20% lagi lah, kira-kira baru 78%," katanya.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Utama Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Susanto Purnomo, menurutnya PLN tidak mengalami permasalahan di hulu atau produksi listrik, namun kendala justru terjadi di hilir khususnya upaya distribusi listrik ke daerah-daerah terpencil. Perseroan menargetkan akan mengaliri listrik 100% seluruh Indonesia pada bertepatan dengan ulang tahun PLN yang ke-75 atau tahun 2021.

"Kita targetkan 100% itu ulang tahun PLN yang ke-75. Hitung saja dari tahun 1946," katanya. (DF)

Pengembangan Energi Alternatif Tak Dapat Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan energi alternatif di masa mendatang. Sebab, anggaran tersebut sudah diserahkan ke tiap-tiap kementerian atau lembaga. "Kalau anggaran secara khusus, itu tidak ada," kata Chatib saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (18/6/2013). Menurut Chatib, untuk anggaran infrastruktur dalam pengembangan energi alternatif, pemerintah memang menyerahkan ke tiap-tiap kementerian atau lembaga. 

Untuk pengembangan energi alternatif sendiri, Chatib menilai hal tersebut merupakan wewenang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Untuk alokasi anggaran infrastruktur pengembangan energi alternatif tidak ada secara spesifik di APBN Perubahan 2013. Tapi ada di belanja Kementerian atau Lembaga, khususnya di ESDM," tambahnya. 

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menambahkan, pemerintah masih menargetkan produksi (lifting) minyak bisa meningkat di tahun depan. Dalam RAPBNP 2013 yang telah disetujui, pemerintah sudah menargetkan lifting minyak 840.000 barrel minyak per hari. 

"Tapi ke depan, kami akan menargetkan lifting minyak 890.000-900.000 barrel minyak per hari hingga 1 juta barrel minyak per hari. Tapi itu tidak mudah. Itu pun kalau ada cadangan minyak yang besar," kata Anny. 

Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah dan Kementerian ESDM telah berkoordinasi soal anggaran pengembangan energi alternatif tersebut. Namun, pengembangannya lebih ke pembangkit listrik panas bumi dan pembangkit listrik tenaga surya. 

"Untuk anggaran subsidi listrik di tahun ini saja sudah Rp 100 triliun. Kita tidak bisa memberi lebih banyak lagi (subsidinya), apalagi bila pengembangan energi terbarukan tersebut tidak bisa memberikan harga listrik lebih murah dari 7-8 sen/kwh," tambahnya. 

Selama ini, harga listrik dari PLN selalu di atas 10 sen/kwh. Oleh karena itu, bila belum ada pengembangan energi listrik terbarukan yang mampu memberikan harga lebih rendah dari itu, maka pemerintah tidak akan memberikan anggaran subsidinya. (DK)

Pemerintah gelar tender EPC untuk PLTS bulan Juni

Kontan.co.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggenjot proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di seluruh daerah. Dalam waktu dekat, pemerintah kembali menggelar tender engineering, procurement, and construction (EPC) pembangkit dengan total kapasitas sekitar 5 megawatt (MW).

Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM mengatakan, tender kontruksi bakal digelar bulan depan. "Sekarang ini, kami tengah menggelar koordinasi dengan kementerian terkait untuk memetakan wilayah mana saja yang akan kami bangun PLTS," kata dia, Senin (18/3).

Total pendanaan untuk pengembangan PLTS tidak jauh berbeda dengan alokasi anggaran tahun lalu, yakni sekitar Rp 579,6 miliar. Rida bilang, untuk pembangunan PLTS tahun ini, pihaknya akan mengutamakan pembangunan di 92 pulau terluar.

Di lain sisi, Rida mengatakan, pemerintah berharap perusahaan swasta juga mengembangkan PLTS melalui skema independent power producer (IPP). Sebab, pemerintah telah menetapkan  feed in tarif PLTS sebesar US$ 25 sen per kilowatt hour (kWh) untuk menarik minat investor. "Ini harga tertinggi penjualan listrik ke PLN," ujar dia.

Sekarang ini, pemerintah sedang menyusun wilayah mana saja yang ditawarkan ke investor untuk proyek PLTS. Menurut Rida, pemerintah akan menetapkan kuota besaran kapasitas terpasang PLTS yang dapat dibangun oleh investor swasta.

Tujuan utama menggenjot pembangunan PLTS tersebut adalah menggantikan fungsi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang masih beroperasi di daerah-daerah terpencil. Sekarang ini, porsi PLTD dalam sebaran listrik nasional masih 12,7% dan PLTS baru 0,003% dari total kapasitas listrik di Tanah Air sebesar 44.124 MW.

Seperti diketahui, tahun lalu, pemerintah telah menggelar sekitar 40 lelang konstruksi, mulai Nangroe Aceh Darussalam hingga Papua Barat. "Total kapasitas listrik yang telah dibangun tahun lalu sekitar 4,5 MW. Yang terbesar di Bangli dan Karang Asem, Bali, berkapasitas masing-masing 1 MW," ujar dia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, dari seluruh lelang konstruksi PLTS, 23 tender sudah ditetapkan pemenangnya. Misalnya, PT Citrakaton Dwitama ditetapkan sebagai kontraktor pembangunan PLTS terpusat di Riau dengan nilai tender Rp 14,2 miliar dan PT Surya Energi Indotama akan membangun PLTS terpusat di Papua Barat senilai Rp 22,3 miliar.

Khusus PLTS yang memiliki jaringan interkoneksi, PT Surya Energi Indotama juga ditetapkan untuk membangun PLTS senilai Rp 33,2 miliar dengan interkoneksi PLTS di Bali I. Ada juga PT Azet Surya Lestari untuk PLTS di wilayah Nusa Tenggara Barat senilai Rp 34,5 miliar.

Meskipun sebagian wilayah sudah ada pemenang tender konstruksi, namun terdapat 17 proyek yang belum ditetapkan pemenangnya. (KN)

Berikut pemenang tender EPC untuk PLTS untuk tahun 2012 :

Lokasi	Nilai (Rp Miliar)	Pemenang
Jateng, DIY, Jatim	19,7	PT Surya Energi Indotama
DKI, Banten, Jabar	14,5	PT Tritama Mitra Lestari
Bengkulu	11,6	PT Spektrum Krisindo Elektrika
Riau	14,2	PT Citrakaton Dwitama
Jambi	10,1	PT Tritama Mitra Lestari
Sumatera Barat	12,9	PT Gerbang Multindo Nusantara
Bangka Belitung	12,7	PT Tritama Mitra Lestari
Kalimantan Tengah	15,4	PT Surya Energi Indotama
Kalimantan Barat	10,2	PT Indo Electric Instruments
Bali	15,2	PT Indo Electric Instruments
Nusa Tenggara Barat	13,3	PT Indo Electric Instruments
Nusa Tenggara Timur	13,1	PT Tritama Mitra Lestari
Gorontalo	9,6	PT Pentas Menara Komindo
Sulawesi Tengah	9,4	PT Citrakaton Dwidayalestari
Sulawesi Barat	12	PT Pentas Menara Komindo
Sulawesi Tenggara	18,3	PT Surya Energi Indotama
Maluku Utara	11,2	PT Hilmanindo Signintama
Maluku	16,6	PT Bayu Danar Mutiara
Papua Barat	22,3	PT Surya Energi Indotama
Papua	20	PT Fokus Indo Lighting
*Bali I	33,2	PT Surya Energi Indotama
*Bali II	33,2	PT Surya Energi Indotama
*Nusa Tenggara Barat	34,5	PT Azet Surya Lestari

Belum ditetapkan pemenang tender EPC untuk PLTS untuk tahun 2012:

Lokasi	Nilai (Rp milliar)
Aceh	13,2
Sumatera Utara	15,6
Sumatera Utara (tahap 2)	5,2
Kepulauan Riau	14,5
Bengkulu dan Babel (tahap 2)	7,4
Sumatera Barat (tahap 2)	7,2
Sumatera Selatan (tahap 2)	15
Lampung	18,4
Lampung (tahap 2)	9,6
Jabar, Jateng, dan Jatim (tahap 2)	14,7
Bali, NTB, dan NTT (tahap 2)	13
Kalimantan Selatan	17,9
Kalimantan Timur	12,8
Kalbar dan Kalteng (tahap 2)	4,8
Sulawesi Utara	9,7
Sulawesi Selatan	9,7
SulSel dan Sul Tenggara (tahap 2)	7,8

China Investasi PLTS dan Smelter - INILAH.com

INILAH.COM, Jakarta - Selain membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), China juga akan melakukan investasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan pengolahan, pemurnian (smelter).

"China Power Investment (CPI) mengincar juga investasi dibidang PLTA, PLTS, dan Smelter," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik di Jakarta, Senin (27/5/2013).

Wacik menjelaskan, selama ini China telah mempelajari permasalahan Indonesia soal penghentian ekspor barang mentah minerba dengan pembangunan smelter. Karena itu, CPI merasakan ketertarikanya untuk membangun smelternya di Indonesia. Apalagi bisnis smelter akan berkembang pesat ke depannya.

Selain itu, CPI juga berencana akan mengembangkan PLTS di wilayah Indonesia timur yang memiliki rasio elektrifikasi yang rendah. Dengan demikian aksi pembangunan PLTS tersebut dapat memenuhi kebutuhan di sektor kelistrikan masyarakat Indonesia.

"CPI juga harus memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) d imanapun mereka melakukan investasi, dan mereka juga harus membuka lapangan kerja di sini bukan membawa warganya," katanya. [hid/inilah.com]

Tarif Listrik Energi Surya Akan Diseragamkan

EBTKE-- Pemerintah akan menyeragamkan harga listrik dari pembangkit listrik tenaga surya(PLTS) yang akan ditetapkan melalui mekanisme feed in tariff.Harga listrik yang akan ditetapkan berkisar US$25 sen-US$30 sen per kilo Watt hour(kWh).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana mengatakan ditetapkan mekanisme feed in tariff bertujuan untuk  mengembangkan PLTS, terutama berdekatan dengan lokasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di PLTD di sejumlah daerah. Pasalnya, harga listrik dari PLTD saat ini mencapai sekitar US$ 35 sen-US$ 40 sen per kWh.

"Rencana Feed in Tariff PLTS ini menurutnya akan dibahas di tingkat rapat koordinasi terbatas di Kementerian Menko Perekonomian,harga listrik dari PLTS ini nantinya diseragamkan di semua lokasi karena sulit menentukan klasifikasi bila harus dibedakan di setiap lokasi," tuturnya di Jakarta,"kata dia dalam Diskusi dengan Media Massa Nasional, di Kantor Ditjen EBTKE, Jumat, 22 Februari 2013 lalu.

Menurut dia, harga listrik dari tenaga surya itu masih direncanakan berada di kisaran US$ 25 sen-US$ 30 sen per kWh. Meski tidak akan dibedakan per lokasi seperti halnya harga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), namun menurutnya, semakin besar tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pembangkit surya tersebut, atau bahkan lebih dari 40 persen, maka harga yang akan ditetapkan menuju optimal sebesar US$ 30 sen per kWh.

"Pengembangan PLTS ini tidak akan dilakukan melalui lelang seperti halnya PLTP, namun akan dilakukan melalui pemilihan terbatas (beauty contest),"jelas Rida. Beauty contest ini sambungnya, akan ditentukan oleh tim yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN.

"Nanti akan ada penugasan ke PLN untuk membeli harga listrik dari PLTS tersebut. Harga ini pun juga dibahas bersama PLN, jadi mau tidak mau, PLN harus tetap membeli dengan harga tersebut," ujarnya.

Dia mengaku, meskipun tarifnya lebih mahal dibandingkan PLTP, tapi ini tetap lebih murah dibandingkan pakai BBM, sehingga akan mengurangi biaya pokok listrik PLN. Namun demikian, lanjutnya, secara bertahap pihaknya akan mencoba memperbesar kapasitas PLTS ini, sehingga harga listrik berpotensi menjadi lebih murah dan konsumsi BBM juga semakin menurun.

"Kapasitas PLTS yang akan dikembangkan nantinya disesuaikan dengan kuota yang akan ditetapkan per tahunnya. Kuota juga bergantung pada kapasitas PLTD yang bisa diganti oleh PLTS di setiap lokasi. Kami targetkan kuotanya 100 MW per tahun," ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya berencana pengembangan PLTS berdekatan dengan lokasi PLTD, sehingga bisa menggantikan pemakaian PLTD pada siang hari menjadi PLTS, sehingga konsumsi BBM menjadi berkurang dan ini bisa mengurangi subsidi listrik.

Namun demikian, katanya, PLTS ini hanya digunakan pada siang hari, sementara beban listrik di malam hari masih tetap akan menggunakan PLTD. Pasalnya, PLTS yang digunakan tidak menggunakan baterai. Tidak digunakannya sistem baterai pada PLTS ini menurutnya karena investasi yang dibutuhkan bila menggunakan baterai menjadi lebih mahal hingga dua kali lipat dibandingkan tidak menggunakan baterai. Selain itu, lanjutnya, setiap tiga tahun sekali baterai juga harus diganti, sehingga biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih mahal. Sementara bila tanpa baterai, menurutnya pembangkit bisa bertahan hingga 20 tahun.

Dia menjelaskan, investasi yang dibutuhkan untuk membangun PLTS ini mencapai Rp 26 miliar per 1 mega watt (MW), namun itu tidak termasuk biaya pembebasan tanah. “Investasi tersebut seperti yang dianggarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk PLTS di Bali tahun ini,”pungkasnya.(ferial)