PLN Diwajibkan Membeli Kelebihan Tenaga Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diwajibkan membeli kelebihan tenaga listrik dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat. Hal ini untuk memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Listrik Oleh PT PLN yang menggunakan Energi Baru Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik, sebagaimana dilansir dalam situs Kementerian ESDM, Jumat (10/2/2012), di Jakarta.

Peraturan itu diharapkan dapat menata kembali pengaturan pembelian kelebihan tenaga listrik dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat oleh PLN.

Untuk pembelian kelebihan tenaga listrik, dapat lebih besar dari tenaga listrik yang dipakai sendiri dan sesuai kondisi sistem ketenagalistrikan setempat.

Harga pembelian tenaga listrik ditetapkan Rp 656 per kWh jika terinterkoneksi pada Tegangan Menengah, dan Rp 1.004 per kWh, jika terinterkoneksi pada tegangan rendah.

Pemerintah juga memberi insentif sesuai lokasi pembelian tenaga listrik oleh PT PLN. Sebagai contoh, untuk wilayah Maluku dan Papua, harga pembelian tenaga listrik ditetapkan 1,5 kali dari harga yang ditetapkan pemerintah tersebut.

Sementara harga pembelian tenaga listrik dalam kontrak jual beli tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik tanpa negosiasi harga dan persetujuan harga dari Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati dan Walikota sesuai kewenangannya.

Jika terjadi kondisi krisis penyediaan tenaga listrik, PLN dapat membeli kelebihan tenaga listrik (excess power) dengan harga lebih tinggi dari harga dalam Permen ESDM No 4 Tahun 2012 ini. Perhitungan harga didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri PLN. (RA)

401 desa di Jawa-Bali Belum Dapat Listrik, Ini Alasan Bos PLN

Jakarta - Sebanyak 10.211 desa di Indonesia saat ini masih gelap gulita saat malam hari, karena listrik dari PLN belum mencakup ke desa-desa tersebut.Apa alasan PLN?

"Karena infrastrukturnya belum ada, terutama jalan, kalau ada jalan, minimal jalan besar, maka desa-desa yang belum teraliri listrik bisa dimasuki PLN," ujar Direktur Utama PLN Nur Pamudji ketika ditemui di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Dikatakan Nur, tidak adanya jalan besar di desa-desa tersebut, membuat PLN kesulitan untuk membangun tiang-tiang listrik. "Kalau ada jalan besar kan tiang-tiang listriknya bisa dipasang dipinggir jalan, kan tidak mungkin tiang litrik PLN harus terobos kebun orang, sawahnya orang, secara standar dan aturan juga tidak diperbolehkan," ucap Nur.

Nur menegaskan, dirinya sudah memberi perintah kepada jajaran PLN jika ada permintaan pemasangan sambungan listrik, maka langsung segera dilakukan pemasangan.

"Saya sudah perintahkan jika ada permintaan sambungan listrik terutama calon pelanggan rumah tangga maka segera dilakukan pemasangan sambungan, tapi kalau industri kita cek dulu karena harus berdasarkan kapasitas dan harga tarif yang berbeda-beda," tandasnya.

Di Indonesia saat ini masih ada 10.211 desa yang gelap gulita saat malam hari, desa-desa tersebut sampai hari ini belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Jumlah itu kurang lebih 13% dari total seluruh desa di Indonesia yang mencapai 72.944 desa/kelurahan hingga akhir 2012.

"Masih ada 10.211 desa yang sampai saat ini belum teraliri listrik," kata Direktur Operasi Jawa-Bali PLN Ngurah Adyana beberapa waktu lalu.

Dari 10.211 desa yang belum dialiri listrik tersebut, sebanyak 401 desa berada di Jawa-Bali. (FD)

PLTS Terbesar Eropa ada di Italia

MILAN, KOMPAS.com - Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) paling kuat di Eropa ditetapkan mulai beroperasi di Italia akhir tahun ini. Adalah perusahaan AS yang membangun instalasi di sebuah area seluas 120 lapangan sepak bola mengatakan, Kamis (11/3/2010). 
    
Pembangkit listrik di Rovigo di dekat Venice di timur laut Italia akan mengambil 850.000 meter persegi (9,15 juta kaki persegi) dan menghasilkan 72 megawatt, SunEdison mengatakan dalam sebuah pernyataan pengumuman memulai konstruksi. 
    
Saat ini pembangkit listrik terbesar di Eropa, berlokasi di Spanyol menghasilkan 60 megawatt dan terbesar kedua di Jerman 50 megawatt, kata SunEdison. 
    
"Taman fotovoltaik di Provinsi Rovigo merupakan tonggak penting dalam pembangunan dan pembentukan energi matahari di Italia," manajer umum SunEdison Italia, Francesco Liborio Nanni, mengatakan dalam sebuah pernyataan. 
    
Total investasi akan berada di antara 200 juta  hingga 250 juta euro (273 juta hingga 342 juta dollar AS), kata perusahaan itu. 
    
Produksi energi akan dimulai pada paruh kedua 2010 dan pembangkit listrik akan sepenuhnya beroperasi pada akhir tahun, kata SunEdison, yang bekerja pada proyek dalam hubungannya dengan raksasa perbankan Spanyol Santander. 
    
Selama tahun pertama operasi, pembangkit listrik akan menutupi kebutuhan listrik dari 17.000 rumah tangga dan akan mencegah emisi 41.000 ton karbon dioksida ke atmosfer. 
    
SunEdison, sebuah anak perusahaan dari perusahaan AS MEMC Electronic Materials, adalah perusahaan pembangkit listrik tenaga surya terkemuka di Amerika Serikat dan terbesar ketiga di dunia. 
    
Italia berada di urutan kedua setelah Jerman untuk produksi listrik tenaga surya di Eropa. (KM)

Pemerintah gelar tender EPC untuk PLTS bulan Juni

Kontan.co.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggenjot proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di seluruh daerah. Dalam waktu dekat, pemerintah kembali menggelar tender engineering, procurement, and construction (EPC) pembangkit dengan total kapasitas sekitar 5 megawatt (MW).

Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM mengatakan, tender kontruksi bakal digelar bulan depan. "Sekarang ini, kami tengah menggelar koordinasi dengan kementerian terkait untuk memetakan wilayah mana saja yang akan kami bangun PLTS," kata dia, Senin (18/3).

Total pendanaan untuk pengembangan PLTS tidak jauh berbeda dengan alokasi anggaran tahun lalu, yakni sekitar Rp 579,6 miliar. Rida bilang, untuk pembangunan PLTS tahun ini, pihaknya akan mengutamakan pembangunan di 92 pulau terluar.

Di lain sisi, Rida mengatakan, pemerintah berharap perusahaan swasta juga mengembangkan PLTS melalui skema independent power producer (IPP). Sebab, pemerintah telah menetapkan  feed in tarif PLTS sebesar US$ 25 sen per kilowatt hour (kWh) untuk menarik minat investor. "Ini harga tertinggi penjualan listrik ke PLN," ujar dia.

Sekarang ini, pemerintah sedang menyusun wilayah mana saja yang ditawarkan ke investor untuk proyek PLTS. Menurut Rida, pemerintah akan menetapkan kuota besaran kapasitas terpasang PLTS yang dapat dibangun oleh investor swasta.

Tujuan utama menggenjot pembangunan PLTS tersebut adalah menggantikan fungsi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang masih beroperasi di daerah-daerah terpencil. Sekarang ini, porsi PLTD dalam sebaran listrik nasional masih 12,7% dan PLTS baru 0,003% dari total kapasitas listrik di Tanah Air sebesar 44.124 MW.

Seperti diketahui, tahun lalu, pemerintah telah menggelar sekitar 40 lelang konstruksi, mulai Nangroe Aceh Darussalam hingga Papua Barat. "Total kapasitas listrik yang telah dibangun tahun lalu sekitar 4,5 MW. Yang terbesar di Bangli dan Karang Asem, Bali, berkapasitas masing-masing 1 MW," ujar dia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, dari seluruh lelang konstruksi PLTS, 23 tender sudah ditetapkan pemenangnya. Misalnya, PT Citrakaton Dwitama ditetapkan sebagai kontraktor pembangunan PLTS terpusat di Riau dengan nilai tender Rp 14,2 miliar dan PT Surya Energi Indotama akan membangun PLTS terpusat di Papua Barat senilai Rp 22,3 miliar.

Khusus PLTS yang memiliki jaringan interkoneksi, PT Surya Energi Indotama juga ditetapkan untuk membangun PLTS senilai Rp 33,2 miliar dengan interkoneksi PLTS di Bali I. Ada juga PT Azet Surya Lestari untuk PLTS di wilayah Nusa Tenggara Barat senilai Rp 34,5 miliar.

Meskipun sebagian wilayah sudah ada pemenang tender konstruksi, namun terdapat 17 proyek yang belum ditetapkan pemenangnya. (KN)

Berikut pemenang tender EPC untuk PLTS untuk tahun 2012 :

Lokasi	Nilai (Rp Miliar)	Pemenang
Jateng, DIY, Jatim	19,7	PT Surya Energi Indotama
DKI, Banten, Jabar	14,5	PT Tritama Mitra Lestari
Bengkulu	11,6	PT Spektrum Krisindo Elektrika
Riau	14,2	PT Citrakaton Dwitama
Jambi	10,1	PT Tritama Mitra Lestari
Sumatera Barat	12,9	PT Gerbang Multindo Nusantara
Bangka Belitung	12,7	PT Tritama Mitra Lestari
Kalimantan Tengah	15,4	PT Surya Energi Indotama
Kalimantan Barat	10,2	PT Indo Electric Instruments
Bali	15,2	PT Indo Electric Instruments
Nusa Tenggara Barat	13,3	PT Indo Electric Instruments
Nusa Tenggara Timur	13,1	PT Tritama Mitra Lestari
Gorontalo	9,6	PT Pentas Menara Komindo
Sulawesi Tengah	9,4	PT Citrakaton Dwidayalestari
Sulawesi Barat	12	PT Pentas Menara Komindo
Sulawesi Tenggara	18,3	PT Surya Energi Indotama
Maluku Utara	11,2	PT Hilmanindo Signintama
Maluku	16,6	PT Bayu Danar Mutiara
Papua Barat	22,3	PT Surya Energi Indotama
Papua	20	PT Fokus Indo Lighting
*Bali I	33,2	PT Surya Energi Indotama
*Bali II	33,2	PT Surya Energi Indotama
*Nusa Tenggara Barat	34,5	PT Azet Surya Lestari

Belum ditetapkan pemenang tender EPC untuk PLTS untuk tahun 2012:

Lokasi	Nilai (Rp milliar)
Aceh	13,2
Sumatera Utara	15,6
Sumatera Utara (tahap 2)	5,2
Kepulauan Riau	14,5
Bengkulu dan Babel (tahap 2)	7,4
Sumatera Barat (tahap 2)	7,2
Sumatera Selatan (tahap 2)	15
Lampung	18,4
Lampung (tahap 2)	9,6
Jabar, Jateng, dan Jatim (tahap 2)	14,7
Bali, NTB, dan NTT (tahap 2)	13
Kalimantan Selatan	17,9
Kalimantan Timur	12,8
Kalbar dan Kalteng (tahap 2)	4,8
Sulawesi Utara	9,7
Sulawesi Selatan	9,7
SulSel dan Sul Tenggara (tahap 2)	7,8

PLTS 2013 Butuh Investasi Rp18,5 Triliun

neraca.co.id - Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Alihuddin Sitompul mengatakan bahwa untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 638 megawatt (MW) maka diperlukan dana sekitar US$1,8 miliar atau mencapai Rp18,5 triliun.

Menurut ALihuddin, saat ini pemerintah yaitu Kementerian ESDM bersama dengan PT PLN (Persero) telah membuat rencana sampai dengan 2025. “Sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di PLN, sampai dengan 2020 telah menargetkan bisa mengoperasikan pembangkit listrik surya hingga 590 MW, sementara dari KESDM dana dari APBN pada tahun ini ditargetkan bisa mengoperasikan hingga 4.420 kilowattpeak (kWp)," papar Alihuddin seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM, Selasa (14/5).

Dia mengakui mengembangkan energi surya di Indonesia bukan perkara mudah. Terdapat banyak kendala yang dihadapi diantaranya, tingginya investasi PLTS jika dibandingkan pembangunan pembangkit berbahan bakar fosil dan kurangnya investor swasta untuk menanamkan uangnya ke proyek PLTS.

Selain itu, dalam pengembangannya diperlukan insentif untuk pengembangan energi ini, relatif rendahnya efisiensi dalam sistem. Di samping itu, teknologi surya belum diimplementasikan dalam skala industri, dibutuhkan spesifikasi variasi yang standar dalam pasar, kendala terakhir kurangnya pemahaman dan edukasi untuk pemanfaatan energi surya.

PLTS adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan sinar matahari melalui sel surya untuk mengkonversikan radiasi sinar foton matahari menjadi energi listrik. Pemanfaatan energi matahari untuk pembangkit listrik dapat dilakukan dengan cara PLTS tersebar bagi pemukiman yang berjauhan, dan PLTS Terpusat bagi pemukiman yang mengumpul saling berdekatan, serta PLTS yang dapat diinterkoneksikan dengan jaringan yang sudah ada atau dipadukan (hybrid system) dengan pembangkit lainnya.

Sementara itu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan melelang proyek PLT dengan kapasitas 150 MW dengan nilai Rp19 triliun. Nantinya lelang akan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM tentang harga jual listrik (feed-in tariff) PLTS yang dijadwalkan terbit pekan depan. "Setelah permen terbit, maka sudah bisa dimulai tendernya," katanya.

Menurut dia, proses tender yang langsung dilakukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM itu, kemungkinan memakan waktu sekitar dua bulan. Usai lelang akan dilakukan proses pembangunan yang tidak membutuhkan waktu terlalu lama yakni sekitar tiga bulan. "Bangun PLTS bisa cepat, karena tinggal pasang. Jadi, tahun ini sudah terpasang PLTS berkapasitas 150 MW yang tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Ia juga mengaku optimis target pembangunan PLTS 150 MW bakal tercapai karena investor lokal dan dari sejumlah negara seperti AS, Jepang, dan Afrika Selatan sudah menunggu pelaksanaan lelang yang mengacu permen "feed-in tariff" tersebut.

Selain membangun PLTS, peserta lelang juga akan menyediakan lahan dan jaringan hingga ke sistem PT PLN (Persero) terdekat. Permen ESDM"feed-in tariff" PLTS menyebutkan harga jual listrik maksimal sebesar 25 sen dolar AS per kWh.

Draf permen sudah dalam tahap sinkronisasi aturan di Biro Hukum Kementerian ESDM dan tinggal menunggu ditandatangani Menteri ESDM. Harga jual listrik maksimal PLTS sebesar 25 sen dolar per kWh tersebut berlaku di seluruh Indonesia.

Melalui proses lelang, akan terbentuk harganya di masing-masing wilayah. Harga jual listrik tenaga surya yang ditetapkan melalui lelang tersebut bersifat final dan akan langsung menjadi acuan kontrak dengan PLN, sehingga disebut mekanisme "feed-in tariff".

Penerbitan permen "feed-in tarif" tersebut merupakan terobosan agar semakin banyak investor mengembangkan tenaga surya yang tercatat memiliki potensi besar di Indonesia. Selama ini, pengembangan tenaga surya terkendala investasi tinggi, namun harga jual ke PLN yang masih rendah. Di sisi lain, PLN juga tidak berani membeli listrik dengan harga mahal, karena akan menambah beban subsidi.

Pemakaian listrik tenaga surya efektif digunakan pada wilayah-wilayah terpencil dan jauh dari jaringan kelistrikan, sehingga akan meningkatkan rasio elektrifikasi. Pada akhir 2012, rasio elektrifikasi atau penduduk yang memperoleh aliran listrik baru mencapai 75,9% dan ditargetkan meningkat menjadi 79,3% di 2013. (nn)

Tarif Listrik Energi Surya Akan Diseragamkan

EBTKE-- Pemerintah akan menyeragamkan harga listrik dari pembangkit listrik tenaga surya(PLTS) yang akan ditetapkan melalui mekanisme feed in tariff.Harga listrik yang akan ditetapkan berkisar US$25 sen-US$30 sen per kilo Watt hour(kWh).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana mengatakan ditetapkan mekanisme feed in tariff bertujuan untuk  mengembangkan PLTS, terutama berdekatan dengan lokasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di PLTD di sejumlah daerah. Pasalnya, harga listrik dari PLTD saat ini mencapai sekitar US$ 35 sen-US$ 40 sen per kWh.

"Rencana Feed in Tariff PLTS ini menurutnya akan dibahas di tingkat rapat koordinasi terbatas di Kementerian Menko Perekonomian,harga listrik dari PLTS ini nantinya diseragamkan di semua lokasi karena sulit menentukan klasifikasi bila harus dibedakan di setiap lokasi," tuturnya di Jakarta,"kata dia dalam Diskusi dengan Media Massa Nasional, di Kantor Ditjen EBTKE, Jumat, 22 Februari 2013 lalu.

Menurut dia, harga listrik dari tenaga surya itu masih direncanakan berada di kisaran US$ 25 sen-US$ 30 sen per kWh. Meski tidak akan dibedakan per lokasi seperti halnya harga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), namun menurutnya, semakin besar tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pembangkit surya tersebut, atau bahkan lebih dari 40 persen, maka harga yang akan ditetapkan menuju optimal sebesar US$ 30 sen per kWh.

"Pengembangan PLTS ini tidak akan dilakukan melalui lelang seperti halnya PLTP, namun akan dilakukan melalui pemilihan terbatas (beauty contest),"jelas Rida. Beauty contest ini sambungnya, akan ditentukan oleh tim yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN.

"Nanti akan ada penugasan ke PLN untuk membeli harga listrik dari PLTS tersebut. Harga ini pun juga dibahas bersama PLN, jadi mau tidak mau, PLN harus tetap membeli dengan harga tersebut," ujarnya.

Dia mengaku, meskipun tarifnya lebih mahal dibandingkan PLTP, tapi ini tetap lebih murah dibandingkan pakai BBM, sehingga akan mengurangi biaya pokok listrik PLN. Namun demikian, lanjutnya, secara bertahap pihaknya akan mencoba memperbesar kapasitas PLTS ini, sehingga harga listrik berpotensi menjadi lebih murah dan konsumsi BBM juga semakin menurun.

"Kapasitas PLTS yang akan dikembangkan nantinya disesuaikan dengan kuota yang akan ditetapkan per tahunnya. Kuota juga bergantung pada kapasitas PLTD yang bisa diganti oleh PLTS di setiap lokasi. Kami targetkan kuotanya 100 MW per tahun," ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya berencana pengembangan PLTS berdekatan dengan lokasi PLTD, sehingga bisa menggantikan pemakaian PLTD pada siang hari menjadi PLTS, sehingga konsumsi BBM menjadi berkurang dan ini bisa mengurangi subsidi listrik.

Namun demikian, katanya, PLTS ini hanya digunakan pada siang hari, sementara beban listrik di malam hari masih tetap akan menggunakan PLTD. Pasalnya, PLTS yang digunakan tidak menggunakan baterai. Tidak digunakannya sistem baterai pada PLTS ini menurutnya karena investasi yang dibutuhkan bila menggunakan baterai menjadi lebih mahal hingga dua kali lipat dibandingkan tidak menggunakan baterai. Selain itu, lanjutnya, setiap tiga tahun sekali baterai juga harus diganti, sehingga biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih mahal. Sementara bila tanpa baterai, menurutnya pembangkit bisa bertahan hingga 20 tahun.

Dia menjelaskan, investasi yang dibutuhkan untuk membangun PLTS ini mencapai Rp 26 miliar per 1 mega watt (MW), namun itu tidak termasuk biaya pembebasan tanah. “Investasi tersebut seperti yang dianggarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk PLTS di Bali tahun ini,”pungkasnya.(ferial)