100.000 Unit Panel Surya untuk masyarakat Indonesia

EBTKE-- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) akan memberikan 100.000 unit panel surya (solar home system/SHS) kepada 400.000 rumah tangga di daerah yang belum teraliri listrik.

Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana mengatakan pembagian tersebut direncanakan menggunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai tahun ini dan kemudian dilanjutkan tahun depan.

"Tahun ini kita akan memulai nya dan dilanjutkan tahun depan mudah- mudahan nantinya bisa seluruh desa karena masih 2500 desa yang belum terlistriki,"kata dia saat membuka Acara Sosialisasi Program Pengampunan Pajak (tax amnesti) Wajib Pajak Pada Subsektor EBTKE di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

Rida menjelaskan, nantinya panel surya itu akan dialiri listrik ke empat unit lampu LED dengan kapasitas masing - masing 3 watt kemudian disediakan colokan USB agar bisa digunakan mengisi baterai hp, mendengarkan radi. "Tugas kita untuk membagikan kebahagian,"tegasnya.

Lebih jauh Rida memaparkan capaian kerja yang diperoleh unit yang dipimpinnya selama kurun waktu 2016, antara lain untuk panas bumi mencapai kapasitas tambahan 205 megawatt (MW), angka ini tertinggi sejak berdirinya Ditjen EBTKE. "Lalu prosentas pencampuran biodiesel/BBN 20 persen, ini tertinggi di dunia,"tambahnya.

Capaian lain, lanjut Rida, pemanfaatan biodiesel dalam negeri mencapai 2,74 kiloliter (KL), adapun realiasi pemanfaatan APBN-P 2016 juga mencapai angka tertinggi yaitu 95,75 persen. "Sedangkan untuk intensitas energi terus mengalami tren penurunan selama 3 tahun terakhir, yaitu hanya 440 SBM/miliar rupiah. Ini bagus artinya kita semakin hemat,"ungkapnya.

Disamping itu, menurut dia, pihaknya juga berhasil menerbitkan 8 regulasi selama kurun waktu 2016 dengan rincian 1 peraturan pemerintah dan 7 peraturan menteri (Permen) ESDM, pembangunan pembangkit listrik dari APBN lebih dari 16.729 kilowatt (kW) dengan berbasis energi baru terbarukan antara lain 102 unit PLTS sebesar 6.615 kW, 17 unit PLTMH dengan kapasitas 1.114, 5 unit PLT Bioenergi sebesar 9000 kw. "Terakhir realiasasi PNBP dari sektor panas bumi juga mencapai angka tertinggi yaitu US$0,907 triliun,"pungkas Rida.

PLN BELI 10 MEGAWATT LISTRIK UNTUK PAPUA

Jakarta 27/9 (Jubi) – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat bakal menggunakan energi terbarukan untuk menerangi beberapa kabupaten di Bumi Cenderawasih, Papua dengan membeli 10 megawatt, dari salah satu perusahaan kayu yang ada di Sorong, Papua.

Hubungan Masyarakat (Humas) Public Relation Officer Corporate Communication PLN Pusat, Dermawan Amir Uloli menuturkan, energy baru itu akan bersumber dari kayu, batu bara, air dan sagu. Beberapa kabupaten akan menjadi percontohan energy terbarukan itu, diantaranya Kabupaten Biak Numfor, Timika,  Sorong, Wamena, Pegunungan Bintang, Merauke dan Nabire.

“Kita akan beli ekses power, atau kelebihan energy dari salah satu perusahaan kayu yang ada di Sorong. Kapasitasnya lumayan sekitar 10 megawatt. PT Perhutani itu mereka akan membangun pabrik sagu di Sorong. Disisi lain, dia membutuhkan pembangkit listrik, nah disitu PLN bangunnya disitu. Nabire itu juga ada potensi batu bara yang besar. Ada beberapa rencana di lokasi  bangun pembangkit listrik  bio massa di Biak, terus di Merauke juga ada,” kata Dermawan kepada tabloidjubi.com, Jumat (27/9).

PLN membenarkan sebagian energy terbarukan itu sudah berfungsi di beberapa kabupaten, misalnya saja di daerah Walesi, Kabupaten Wamena, lanjut Wawan sapaan akrabnya. Dalam setahun, PLN dapat menghemat pembelian BBM hingga Rp 80 miliar. dalam waktu dekat. “PLN juga akan melakukan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelancaran energy terbarukan tersebut,” kata dia.

Saat ini terdapat tujuh sistem kelistrikan di Provinsi Papua, yakni Jayapura, Wamena, Timika, Merauke, Nabire, Serui dan Biak. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang akan datang, kebijakan PLN yang tertuang dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2011-2020 adalah dengan membangun pembangkit skala kecil hingga menengah dengan kapasitas total 365 MW dengan memanfaatkan energy terbarukan. (Jubi/Indrayadi)

PLN Beli Listrik Perusahaan Swasta Bandung

PLN Beli Listrik Perusahaan Swasta Bandung. Penandatanganan kerjasama itu dilakukan oleh General Manager PLN Distribusi Jabar dan Banten, Murtaqi Syamsudin, dan Wakil Direktur PT Indorama, Amit Lohia, di Bandung, Kamis. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB) menandatangani perjanjian pembelian tenaga listrik sementara dengan PT Indorama Synthetic Purwakarta sebesar 13 Mega Watt (MW).

"Penyaluran energi dari Indorama ke sistem PLN dilakukan melalui sistem transmisi 70kV yang terhubung dengan sistem interkoneksi Jawa-Bali," kata Dirut PT PLN, Eddie Widiono. Hadir pada kesempatan itu Direktur Utama PT PLN (Persero) Eddie Widiono dan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, J Purwono.

Indorama adalah industri serat sintetis dan tekstil yang berlokasi di Purwakarta. Perusahaan itu akan menjual tenaga listrik kepada PLN DJBB dari kelebihan kapasitas pembangkit listriknya (PLTU Batubara) dengan kapasitas sekitar 13 MW dengan harga Rp460 per kWh untuk jangka waktu enam bulan ke depan. Namun kerjasama pembelian listrik sementara itu bisa diperpanjang tergantung dari kesepakatan antara PLN dan Indorama.

"PLN membeli energi listrik dari Indorama sebagai bagian dari `effeciency drive program` untuk menghemat biaya produksi PLN. Bila ada swasta yang punya pembangkit dan punya kelebihan kapasitas, mari kami (PLN) beli untuk menambah ketersediaan pasokan listrik ini," kata Eddie. Saat ini biaya produksi (marginal cost) listrik PLN pada sistem Jawa-Bali sudah lebih dari Rp1.400 per kWh karena sebagian masih menggunakan pembangkit berbahan bakar BBM.

"Kendati hanya sebesar 13 MW, pembelian listrik dari Indorama ini akan menghemat biaya produksi PLN selama masa kontrak enam bulan sebesar Rp45 miliar," katanya. Manfaat lain dari pembelian tenaga listrik ini, kata dia, pada saat tertentu terkadang PLN melakukan pengurangan beban atau `brown out" saat terjadi gangguan pembangkit, pemeliharaan pembangkit atau pada saat musim kemarau yang mengakibatkan PLTA tidak bisa beroperasi penuh.

"Tambahan kapasitas sebesar 13 MW dari Indorama ini akan sangat membantu PLN pada situasi seperti itu," katanya. Eddie menyebutkan, kerjasama pembelian tenaga listrik seperti itu juga dilakukan di daerah lain seperti di Sumatera Utara.

Sementara itu General Manager PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB), Murtaqi Syamsudin menyebutkan, PT Indorama merupakan salah satu perusahaan yang menjual tenaga listriknya ke PLN DJBB. Kerjasama serupa dilakukan PLN DJBB dengan PT Krakatau Steel dan sebuah perusahaan swasta. "Ada beberapa perusahaan lainnya yang memiliki pembangkit dan kelebihan listrik akan bekerjasama dengan kami, namun masih tahap penjajakan," kata Murtaqi Syamsudin.

Ia menyebutkan, jumlah pelanggan total PLN di Jabar dan Banten sebanyak 7,5 juta dimana 3.000 diantaranya pelanggan industri besar. Beban puncak sistem DJBB sebesar 4.710 MW dengan load factor 0,85. Sedangkan penjualan energi per bulan 2.700 juta kWh dengan pendapatan Rp1,6 triliun.

Sementara itu Wakil Direktur Indorama, Amit Lohia, mengatakan pembangkit PLTU di Indorama dibangun pada Januari 2007 dengan kapasitas 60 MW, namun hanya 47 MW yang dipergunakan oleh perusahaan, sehingga dengan menjual ke PLN maka kelebihan kapasitas itu bisa termanfaatkan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. (HR)

PLTS 2013 Butuh Investasi Rp18,5 Triliun

neraca.co.id - Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Alihuddin Sitompul mengatakan bahwa untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 638 megawatt (MW) maka diperlukan dana sekitar US$1,8 miliar atau mencapai Rp18,5 triliun.

Menurut ALihuddin, saat ini pemerintah yaitu Kementerian ESDM bersama dengan PT PLN (Persero) telah membuat rencana sampai dengan 2025. “Sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di PLN, sampai dengan 2020 telah menargetkan bisa mengoperasikan pembangkit listrik surya hingga 590 MW, sementara dari KESDM dana dari APBN pada tahun ini ditargetkan bisa mengoperasikan hingga 4.420 kilowattpeak (kWp)," papar Alihuddin seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM, Selasa (14/5).

Dia mengakui mengembangkan energi surya di Indonesia bukan perkara mudah. Terdapat banyak kendala yang dihadapi diantaranya, tingginya investasi PLTS jika dibandingkan pembangunan pembangkit berbahan bakar fosil dan kurangnya investor swasta untuk menanamkan uangnya ke proyek PLTS.

Selain itu, dalam pengembangannya diperlukan insentif untuk pengembangan energi ini, relatif rendahnya efisiensi dalam sistem. Di samping itu, teknologi surya belum diimplementasikan dalam skala industri, dibutuhkan spesifikasi variasi yang standar dalam pasar, kendala terakhir kurangnya pemahaman dan edukasi untuk pemanfaatan energi surya.

PLTS adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan sinar matahari melalui sel surya untuk mengkonversikan radiasi sinar foton matahari menjadi energi listrik. Pemanfaatan energi matahari untuk pembangkit listrik dapat dilakukan dengan cara PLTS tersebar bagi pemukiman yang berjauhan, dan PLTS Terpusat bagi pemukiman yang mengumpul saling berdekatan, serta PLTS yang dapat diinterkoneksikan dengan jaringan yang sudah ada atau dipadukan (hybrid system) dengan pembangkit lainnya.

Sementara itu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan melelang proyek PLT dengan kapasitas 150 MW dengan nilai Rp19 triliun. Nantinya lelang akan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM tentang harga jual listrik (feed-in tariff) PLTS yang dijadwalkan terbit pekan depan. "Setelah permen terbit, maka sudah bisa dimulai tendernya," katanya.

Menurut dia, proses tender yang langsung dilakukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM itu, kemungkinan memakan waktu sekitar dua bulan. Usai lelang akan dilakukan proses pembangunan yang tidak membutuhkan waktu terlalu lama yakni sekitar tiga bulan. "Bangun PLTS bisa cepat, karena tinggal pasang. Jadi, tahun ini sudah terpasang PLTS berkapasitas 150 MW yang tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Ia juga mengaku optimis target pembangunan PLTS 150 MW bakal tercapai karena investor lokal dan dari sejumlah negara seperti AS, Jepang, dan Afrika Selatan sudah menunggu pelaksanaan lelang yang mengacu permen "feed-in tariff" tersebut.

Selain membangun PLTS, peserta lelang juga akan menyediakan lahan dan jaringan hingga ke sistem PT PLN (Persero) terdekat. Permen ESDM"feed-in tariff" PLTS menyebutkan harga jual listrik maksimal sebesar 25 sen dolar AS per kWh.

Draf permen sudah dalam tahap sinkronisasi aturan di Biro Hukum Kementerian ESDM dan tinggal menunggu ditandatangani Menteri ESDM. Harga jual listrik maksimal PLTS sebesar 25 sen dolar per kWh tersebut berlaku di seluruh Indonesia.

Melalui proses lelang, akan terbentuk harganya di masing-masing wilayah. Harga jual listrik tenaga surya yang ditetapkan melalui lelang tersebut bersifat final dan akan langsung menjadi acuan kontrak dengan PLN, sehingga disebut mekanisme "feed-in tariff".

Penerbitan permen "feed-in tarif" tersebut merupakan terobosan agar semakin banyak investor mengembangkan tenaga surya yang tercatat memiliki potensi besar di Indonesia. Selama ini, pengembangan tenaga surya terkendala investasi tinggi, namun harga jual ke PLN yang masih rendah. Di sisi lain, PLN juga tidak berani membeli listrik dengan harga mahal, karena akan menambah beban subsidi.

Pemakaian listrik tenaga surya efektif digunakan pada wilayah-wilayah terpencil dan jauh dari jaringan kelistrikan, sehingga akan meningkatkan rasio elektrifikasi. Pada akhir 2012, rasio elektrifikasi atau penduduk yang memperoleh aliran listrik baru mencapai 75,9% dan ditargetkan meningkat menjadi 79,3% di 2013. (nn)

Cina Investasi PLTA US$ 17 Miliar - Tempo bisnis

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan energi asal Cina, China Power Investment, Corp (CPI) akan menanamkan investasi senilai US$17 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Kayan, Kalimantan Utara. Selain berinvestasi di PLTA, BUMN asal Cina ini juga berminat berinvestasi di beberapa sektor lain.

"Komitmen investasinya sekitar US$17 miliar. Mereka minta kalau bisa tahun depan sudah mulai start. Saya minta paling tidak tahun depan sudah groundbreaking," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, seusai pertemuan dengan CPI di kantornya, Senin, 27 Mei 2013.

PLTA yang akan dibangun tersebut, kata Jero, bisa membangkitkan listrik sampai 7 ribu megawatt. Tapi, pembangunan akan dilakukan bertahap selama 7 tahun. "Jadi bertahap per 700 megawatt," katanya.

Jero mengatakan CPI belum mengutarakan permintaan fasilitas insentif. Menurut dia, CPI sudah mengerti aturan investasi di Indonesia dan tidak terlalu mempermasalahkan mengenai aturan investasi.

Kementerian, kata Jero, akan meminta pada CPI agar sub-kontraktor yang menggarap proyek ini adalah perusahaan lokal. "Investasi ini juga harus creating jobs, jangan nanti mereka bawa orang dari sana," katanya.

CPI, kata Jero, menilai Indonesia adalah pasar yang potensial. Dengan jumlah kelas menengah yang saat ini mencapai 45 juta orang dan diprediksi akan mencapai 135 juta orang pada 2030, maka kebutuhan listrik di Indonesia akan terus meningkat. Pasar inilah yang menjadi alasan CPI mengalirkan investasinya ke Indonesia. Jero mengatakan listrik yang tersedia di Indonesia saat ini baru mencapai 40 ribu MW.

Selain investasi di PLTA, CPI, kata Jero, menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam pembangunan smelter. Perusahaan asal Cina ini juga tertarik berinvestasi di pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Jero mengatakan CPI tertarik membangun smelter bauksit serta alumunium. Tapi, CPI akan fokus terlebih dahulu pada pembangunan PLTA di Kalimantan Utara.

ANANDA TERESIA-tempo.co